DLH Busel : Penyelesaian Kasus Tumpahan CPO, Masyarakat Diminta Bersabar

Peliput: Amirul

BATAUAGA,BP-Kasus dampak Tumpahan Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO) yang menyebabkan pencemaran di beberapa wilayah pesisir pantai Kelurahan Majapahit dan Pesisir Desa Lampanairi Kecamatan Batauga masih dalam proses penyelesaian. Hingga saat ini masyarakat dan pemer

Diposting April 4,2019 in Berita & Politik.

Fauzan 2007
36 Teman 56 Orang membaca ini

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buton Selatan (Busel) La Ode mengatakan penyelesaian ganti rugi kepada masyarakat maupaun pemerintah daerah oleh perusahaan masih diperjuangkan oleh Pemerintah Pusat yakni Direktorat penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup.

Kita menunggu karena persoalan itu sudah diambil alih oleh pemerintah pusat, dan tahapan klarifikasinya pemerintah daerah akan diundang kesana, jadi masyarakat diharap bersabar, ucap La Ode Mpute saat ditemui belum lama ini.

Kata Mpute Penyelesaian kasus sedang dalam proses. Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu melakukan verifikasi lapangan dan masih menunggu adanya hasil laboratorium sebelum masuk ketahapan selanjutnya. Verifikasi tim KLH di lapangan termasuk menghitung kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran CPO.

Setelah tahapan verifikasi lapangan masih ada tiga tahapan lagi, ditahapan akhir akan ditentukan kesepakatan seberapa besar ganti rugi oleh perusahan, dan ini butuh proses, katanya.

La Ode Mpute yakin persoalan tumpahan CPO hingga menimbulkan pencemaran lingkungan di pesisir Keluarahan Majapahit dan Desa Lampanairi dan berimbas pada masyarakat setempat serta ganti rugi yang akan diterima baik masyarakat dan pemerintah, pasti terselesaikan.

Mantan Kepala Dinas ESDM Busel ini mengatakan jangka waktu penyelesaian memang agak panjang dan bertahap, bisa diselesaikan dalam waktu enam bulan dan paling lambat dua tahun.

Alasannya, kata La Ode Mpute, Tim KLH bukan hanya menyelesaia
kan sengketa lingkungan di Buton Selatan saja namun ada kasus lingkungan daerah di seluruh Indonesia.

Di tahun 2018 lalu sengketa lingkungan yang menimbulkan kerugian daerah dan masuk menjadi penerimaan bukan pajak sebesar Rp 18 triliun.
Angka itu menurut dari Direktorat Penyeleasan Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup.

Tidak kata lain, selaim bersabar. Intinya penyelesaian kasus tumpahan CPO dan menimbulkan pencemaran lingkungan, pasti terselesaikan, hanya masalah waktu, ujarnya.

Dia berharap kepada masyarakat yang terkena dampak tumpahan minyak mentah kelapa sawit, untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.(*)

Tandai: peristiwa,
Fauzan 2007 Artikel

Baca lebih lanjut.

Berita & Politik
April 4, 2019 | 119 Orang membaca ini

Pendidikan
December 12, 2018 | 317 Orang membaca ini

Pendidikan
May 5, 2019 | 82 Orang membaca ini

Gaya Hidup
October 10, 2019 | 150 Orang membaca ini

Komedi
May 5, 2019 | 137 Orang membaca ini